DPRD Tebo Gelar Sidang Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terkait LKPJ Bupati Tebo Tahun 2019

Unsur pimpinan DPRD Tebo pada Paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap LKPj Bupati Tebo tahun anggaran 2019.

TEBOONLINE.ID – DPRD Kabupaten Tebo pada Senin (20/04/2020) menggelar sidang Paripurna via video Conferency, dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terkait nota pengantar Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tebo tahun anggaran 2019, diaula utama kantor DPRD Tebo. Sidang dipimpin oleh Waka I, Aivandri didampingi Ketua DPRD Tebo Mazlan dan Waka II Syamsurizal.

Anggota dewan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dari 35 anggota DPRD Kabupaten Tebo, 32 anggota hadir pada paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dimana Waka II Syamsurizal selaku juru bicara fraksi – fraksi. Pertama, SYamsurizal menyampaikan pandangan dari partai Golkar dimana partai Golkar menyoroti tentang penyerapan anggaran tidak dibarengi dengan targetnya pencapaian PAD pada tahun 2019 pada Dinas Bunakan dan Dinas PTSP dan UKM.

Sidang paripurna dengan video Conferency.

Kedua, fraksi PDIP menyoroti Dinas Perindagkop Naker Tebo bagian pasar karena dinilai banyak menimbulkan permasalahan seperti pembangunan 7 kios illegal di pasar Sarinah dan dugaan pungutan Rp 1 Juta/kios di pasar Pujasera Rimbo Bujang serta menyoroti tentang pelayanan RSUD STS Tebo serta hasil proyek fisik yang dikerjakan oleh perusahaan bermasalah.

Anggota Dewan yang hadir memakai Masker.

Ketiga, fraksi Gerindera dan PKS kepada Bupati Tebo merekomendasikan pergantian atau mutasi terhadap oknum atas nama BFD Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dinas Dukcapil Tebo yang kurang pro aktif dalam melayani masyarakat dalam proses kepengurusan administrasi Kependudukan di Kabupaten Tebo dan menyoroti banyaknya LPJU yang mati.

Penandatanganan naskah Nota pengantar LKPj Bupati Tebo tahun anggaran 2019.

Keempat, fraksi NASDEM meminta kepada Bupati Tebo untuk meningkatkan transparansi atas kebijakan yang akan dibuat terhadap semua aspek, baik aspek keadilan dan pemerataan. Terhadap tanggap darurat Covid-19 fraksi Nasdem mendorong pemerintah untuk menggunakan anggaran yang tepat.

Serah terima naskah LKPj Bupati Tebo th 2019.

Kelima, fraksi PKB menyoroti tentnag buruknya kinerja 5 OPD berdasarkan Hearin Komisi seperti dinas PMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Damkar dan penyelamatan, BPBD dan Kesbangpol.

Bupati Tebo H Sukandar beri sambutan.

Keenam, fraksi PAN menyoroti kinerja dinas Dukcapil Tebo yang pelayanannya masih tebang pilih dan kurang maksimal dan menyoroti pelayanan RSUD STS Tebo serta meminta kepada Bupati Tebo untuk menambah anggaran pada Dinas Damkar.

Bupati tandatangani naskah LKPj.

Ketujuh, fraksi Demokrat menyoroti adanya monopoli proyek yang dikerjakan oleh satu perusahaan karena semua program didominasi oleh sekelompok tertentu dan adanya pembangunan di Kabupaten Tebo yang sudah berimbang namun belum berkeadilan. 

Meminta kepada Bupati Tebo dan TGT Covid-19 agar bekerja sungguh-sungguh dan selalu waspada, karena musuh yang dihadapi sekarang tidak kelihatan yang dapat menyerang siapa saja serta fraksi partai Demokrat menghimbau seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Tebo untuk turut serta berpartisipasi dalam percepatan penanganan wabah pandemic Covid-19, misanya dengan pembagian Sembako, masker dan lain – lain.

"Kami mengharapkan semua saran, kritik, dan masukan yang objektif dapat diterima serta dicarikan solusinya. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan lebih baik ke depannya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," ujar Syamsurizal.

Sementara, pada kesempatan itu melalui video conferency, Bupati Tebo, H. Sukandar mengatakan capaian penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan pada tahun 2019 harus dipertahankan sekaligus kritik, saran, dan masukan yang objektif akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

"Terimakasih kepada semua pihak, DPRD Kabupaten, OPD, serta jajajaran pemerintahan di kecamatan dan desa karena serta kepada pihak swasta telah bekerja bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2019 yang lalu," tuturnya.

LKPj Tahun 2019 merupakan yang ke tiga dari seluruh pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo. Banyak yang sudah dicapai selama penyelenggaraannya namun masih perlu perbaikan ke depannya.

"Banyak yang sudah kita capai dan kita rasakan pada Tahun 2019 ini. Hal tersebut dibuktikan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap kemajuan dalam berbagai bidang. Namun kita perlu akui masih terdapat kekurangan yang masih harus diperbaiki." ujarnya.

Dilanjutkan Bupati Sukandar untuk Tahun 2020 diperlukan komitmen melalui pelaksanaan RPJMD dan penyiapan rencana kerja daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Acara yang diselenggarakan dengan daring melalui konferensi video tersebut diikuti oleh Wakil Bupati Tebo, Syahlan, SH., Plh. Sekretaris Daerah, Amsiridin, SP., Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kabag serta Camat di tempat yang berbeda.(crew/adv)