 |
| Rapat hearing anggota DPRD Tebo dengan dinas PUPR Tebo. Dalam rapat ini, proses tender proyek mendapatkan sorotan. |
Turut hadir Ketua DPRD Tebo Mazlan didampingi Samsurizal dan anggota Komisi III DPRD Tebo, hearing tersebut langsung dipimpin oleh ketua komisi III Fahlefi. Sedangkan pihak Dinas PUPR dihadiri oleh Kadis ,Sekdis, Kabid Bina Marga, Kabid Cipta Karya, SDA, Perkim, Kabag Pembangunan ULP (Bangda ULP) dan ketua kelompok kerja (POKJA).
Dalam hearing yang digelar sejak pagi sekitar pukul 10.00 Wib, rapat dengar pendapat tersebut sempat tertunda disebabkan Dinas PUPR dan ULP tidak memiliki data yang valid. Meski sempat tertunda, hearing tetap dilanjutkan pada pukul 14.00 Wib.
Dalam hearing tersebut, Kabag Bangda Sobirin memaparkan bahwa proyek tender yang sudah berjalan di unit layanan pengadaan (ULP) sekitar 47 persen dari total anggaran Rp 202 miliar. Sedangkan 53 persen sisanya berkas belum masuk.
Sementara itu, dari hasil hearing ini, wakil Ketua DPRD Tebo Samsurizal, menemukan kejanggalan terhadap proses tender yang dilakukan oleh unit layanan pengadaan.
Hal ini dibuktikan dengan adanya Salah satu CV pemenang tender, pada tahun lalu tidak menyelesaikan pekerjaanya sesuai dengan aturan yang berlaku pada per 31 Desember 2019 yamg terealisasi hingga 40 persen dari anggaran Rp 2,3 miliar.
"Saya minta kepada pihak unit layanan pengadaan Tebo harus jujur, adil dan sesaui dengan ketentuan yang berlaku dalam tender tersebut. Pasalnya, saya lihat tender tersebut dimenangkan oleh salah satu CV pada pengerjaan proyek tahun lalu mempuyai masalah dalam proses pekerjaaan, kok masih bisa menang," jelas Iday sapaan akrabnya.
Lebih parahnya lagi, ada 4 sampai 5 CV yang mengerjakan puluhan paket di Kabupaten Tebo. Bahkan satu CV bisa mengerjakan 4 smpai 5 paket tender. Hal ini dikatakan oleh Iday, berdasarkan data Yang didapatkan dari hearing tersebut.
"Jangan CV bermasalah pada tahun lalu masih juga memenangkan tender pada tahun ini, seolah-olah dana pembangunan APBD Tebo dikuasi oleh sekelompok orang tertentu," ungkap Iday.
Lebih lanjut Iday mengharapkan kepada pihak terkait dalam proses lelang, distribusikan secara merata agar ada keadilan dalam pekerjaan pembangunan dengan menggunakan APBD Kabupaten Tebo kedepannya.(crew)