TEBOONLINE.ID – Angka Kasus Positif Covid-19 terus mengalami peningkatan, itu terjadi hampir disetiap daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Tebo yang sempat berstatus Zona Merah.
Namun, kondisi ini tak menyurutkan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Tebo dan Dinas PMD Tebo yang kabarnya, berencana akan mengirimkan para Perangkat Desa untuk Studi Banding ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Menurut informasi yang didapat Teboonline.id menyebutkan bahwa pihak Pemerintah desa yang ada di Kabupaten Tebo disarankan untuk mengirimkan perangkat desanya dalam hal ini Kades, Sekdes, Bendahara desa, Pengurus BUMDES dan anggota BPD.
Sementara, biaya untuk Studi Banding ke Pulau Lombok tersebut, APDESI Tebo mematok Rp 10 juta/orang. Misalkan dalam satu desa mengirimkan 5 orang peserta studi banding, desa tersebut harus mengeluarkan biaya Rp 50 juta.
“APDESI Tebo sudah mengajak para Kades rapat tentang rencana studi banding ke Lombok, biaya Rp 10 juta perorang, pesertanya 5 orang/desa,” sebut Kades Sumber Sari, Noto menyampaikan info hasil rapat dengan APDESI Tebo pada Teboonline.id, Sabtu (03/07/2021).
Hal senada pun diungkapkan Kades Perintis, Sarmidi. Ia menyebut bahwa hasil rapat dengan APDESI Tebo, jadwal studi banding sekitar bulan Juli ini. Namun, Kades Perintis ini mengaku enggan untuk mengikuti studi banding ke Pulau Lombok disaat kondisi Covid-19 terus mengalami peningkatan.
Sementara itu, Ketua APDESI Cabang Tebo, Boy saat dikonfirmasi Teboonline.id terkait rencana studi banding perangkat desa Tebo ke Pulau Lombok yang dimotori APDESI Tebo, membenarkan.
“Saya sudah survei langsung ke Lombok dan disana saat ini Zona Hijau. Kita sama pak Bupati masih menunggu surat turun (Surat menerima kunjungan dari tim gugus Tugas Lombok,red). Untuk keberangkatan perangkat desa, itu beda – beda tiap desa, ada yang satu, dua atau tiga. Tidak dipastikan yang berangkat mau berapa, tergantung desanya menganggarkannya berapa,” sebut Boy, yang nota Bene adalah Kades Sari Mulya atau Blok F Kecamatan Rimbo Ilir menerangkan saat dikonfirmasi Teboonline.id via HP beberapa waktu yang lalu.
Terkait pembiayaan studi banding ke Lombok, peserta lanjutnya, perorang Rp 10 juta termasuk didalamnya biaya SPPD. Namun, Boy juga menegaskan bahwa tidak memaksa desa untuk mengirimkan perangkat desanya untuk studi banding ke Lombok.
“Sesuai aturan kita sudah survei ke lokasi (Lombok,red) dan surat dari Bupati sudah turun dan mungkin Indonesia yang paling aman kalau menurut saya di Pulau Lombok Barat,” sebutnya sambil menyatakan acuan studi banding ke Lombok karena yang pertama Lombok berstatus Zona Hijau dan kedua, studi banding BUMDES.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tebo, Nafry Junaedi melalui Kasi PMD mengatakan bahwa rencana perangkat desa Tebo studi banding ke Lombok adalah program APDESI Tebo.
"Coba konfirmasi langsung dengan APDESI Tebo atau Kepala Dinas," kata Prayitno kepada Teboonline.id via HP saat dikonfirmasi.(crew)