 |
| RDP Komisi I DPRD Tebo bersama APDESI Tebo, Kades dan BPD tentang studi banding ke Lombok yang gagal dan dialihkan ke Jakarta. |
TEBOONLINE.ID ¬– Komisi I DPRD Kabupaten Tebo, pada Senin ( menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka menindaklanjuti desakan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMII) Cabang Kabupaten Tebo yang menyoroti tentang gagalnya studi banding Kades dan BPD ke Lombok yang dialihkan ke Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Pada RDP ini, DPRD Tebo mengundang pengurus APDESI Tebo yang dihadiri langsung oleh Ketuanya yakni Kardianto alias Boy sebagai pengurus utama studi banding tersebut. kemudian 6 orang Kades dan 6 orang anggota BPD yang mewakili seluruh Kades dan BPD Kabupaten Tebo serta mahasiswa yang tergabung dalam HMII Tebo.
Pantauan Teboonline.id, RDP yang dihadiri oleh 2 unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tebo yakni Syamsurizal dan Aivandri, sempat tegang antara anggota HMII dengan Kades dan APDESI. Namun, suasana tegang tersebut dapat dilerai oleh Karno Ketua Komisi I sebagai pimpinan RDP.
Ketua APDESI Tebo Kardianto alias Boy dihadapan peserta RDP memberikan beberapa alasan tentang gagalnya studi banding dan Bimtek ke Lombok. Salah satu alasannya adalah karena pada saat itu, di Lombok sedang terjadi Gempa sehingga demi keamanan, lokasi studi banding dialihkan ke Jakarta.
Kemudian, Kades Wanareja Maulina Gutama saat diminta klarifikasinya oleh pimpinan RDP mengungkapkan bahwa rombongannya yang terdiri dari para Kades dan perangkat desa sempat terlantar di Bandara Internasional Minangkabau saat akan pemberangkatan ke Lombok dan akhirnya mereka menginap di Hotel dan kemudian diarahkan untuk studi banding ke Jakarta.
RDP yang dihadiri oleh Kepala PMD Kabupaten Tebo Nafri Junaedi, berakhir dengan berita acara yang terdiri dari 5 point salah satunya yaitu DPRD Tebo meminta tim Apif mengaudit keuangan studi banding tersebut.
”DPRD Tebo merekomendasikan agar Inspektorat mengaudit kegiatan studi banding Kepala Desa,” ujar Karno yang memimpin RDP pada Teboonline.id.(crew)