TEBOONLINE.ID, JAKARTA – BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru.” Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rabu (25/09/2024).
"Per 1
September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia
telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan
Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC)
tercepat di dunia, dalam satu dekade. Jika dibandingkan dengan capaian UHC di
negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,”
ungkap Ghufron.
Ghufron juga
menjelaskan, dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan
terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama
(FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). BPJS
Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas
Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
"Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023
jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7
juta pemanfaatan setiap hari.
Hal ini
membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang
disediakan oleh JKN,” tambahnya. Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan
layanan, Ghufron menuturkan melalui Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta
untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi. Hal
ini sejalan dengant transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan
layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.
“Keberhasilan
Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem
penyelenggaraan Program JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan
Malaysia. Tak hanya itu, organisasi internasional seperti World Bank, Joint
Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA)
telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan
kesehatan di kancah global. Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th
ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS
Kesehatan sebagai tuan rumah,” ujar Ghufron.
Menghadapi
pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis
untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Ghufron menjelaskan bahwa melalui
penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih
optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam
mendukung kesinambungan Program JKN.
“Salah satu
tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit
berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023
mencapai Rp34,7 triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar
menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis
melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan
layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terang Ghufron.
Kepala
Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan bahwa capaian UHC
melalui Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan
negara maju sekali pun. Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan bahwa
Program JKN akan tetap menjadi prioritas.
“Kesehatan
adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya
berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program
strategis negara. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk
senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Program JKN," ucap
Hasan.
Wakil Ketua
Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan
tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari
transformasi bangsa. Ia juga menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak
memainkan peran penting dalam ekosistem JKN.
"Peran
BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin
besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan
tetap optimal," ungkapnya.
Ketua Dewan
Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya untuk
memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini
penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN. "Pertama
adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi
aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga
efektivitas program," kata Nunung.
Koordinator
Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya
kolaborasi dengan stakeholder. Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa
berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi
layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.
“Melalui
berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga
keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera
di bawah pemerintahan yang baru. Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam
kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Timboel.***
Editor:
Slamet Supriyadi